Kerajaan Ajteh Darussalam

Kerajaan Islam Aceh – Seperti yang kita tahu Provinsi Aceh dikenal dengan sebutan serambi Mekkah dan lekat dengan syariat Islamnya. Sejarah mencatat bahwa Aceh merupakan salah satu pintu masuk penyebaran agama Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Aceh berpengaruh terhadap berdirinya beberapa Kerajaan Islam salah satunya Kerajaan Aceh Darusalam.

Kerajaan Aceh Darussalam juga disebut dengan Kerajaan Aceh dan Kesultanan Aceh. Berdirinya Kerajaan ini adalah pada saat menjelang keruntuhan dari Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan ini mengalami puncak masa kejayaan saat berada di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda.

Sejarah Berdiri Kerajaan Atjeh Darussalam

Kerajaan Aceh berdiri bersamaan dengan penobatan Sultan Pertamanya, Sultan Ali Mughayat Syah. Penobatan tersebut terjadi pada hari Ahad, 1 Jumadil Awal 913 H. Kerajaan ini memiliki ibu kota Bandar Aceh Darussalam.

Ada catatan yang menyebutkan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam ini didirikan untuk melanjutkan kekuasaan dari Samudera Pasai. Pada masa Kerajaan ini, sektor politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan mengalami perkembangan pesat.

Sultan-Sultan Kerajaan Atjeh Darussalam

1. Sultan Ali Mughayat Syah

Sultan Ali Mughayat Syah adalah sultan pertama dari Kerajaan Aceh. Ia memegang tampuk kekuasaan dari tahun 1514-1528 M. Di bawah kuasanya, Kerajaan ini memiliki wilayah mencakup Banda Aceh- Aceh Besar. Selain itu, Kerajaan Aceh juga melakukan perluasan ke beberapa wilayah di Sumatera Utara, yaitu daerah Daya dan Pasai. Sultan Ali juga melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka dan juga menaklukkan Kerajaan Aru.

2. Sultan Salahuddin

Salahuddin merupakan anak dari Sultan Ali Mughayat Syah. Setelah meninggalnya Sultan Ali Mughayat Syah, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya tersebut. Sultan Salahuddin memerintah dari tahun 1528-1537 M.

Sayangnya, Sultan Salahudin kurang memperhatikan Kerajaannya saat berkuasa. Maka dari itu, Kerajaan ini sempat mengalami kemunduran. Akhirnya di tahun 1537 M, tampuk kekuasaan pindah ke tangan saudaranya, Sultan Alaudin Riayat Syah.

3. Sultan Alaudin Riayat Syah

Sultan Alaudin Riayat Syah berkuasa  dari tahun 1537-1568 M.  Di bawah kekuasaannya, Kerajaan ini berkembang pesat menjadi Bandar utama di Asia bagi pedagang Muslim mancanegara. Lokasi Kerajaan Aceh yang strategis menjadi peluang untuk menjadikannya sebagai tempat transit bagi rempah-rempah  Maluku. Dampaknya, Kerajaan Aceh saat itu terus menghadapi Portugis.

Kerajaan Aceh dibawah kepemimpinan Alaudin Riayat Syah juga memperkuat angkatan laut. Selain itu, Kerajaan ini juga membina hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Usmani.

4. Sultan Iskandar Muda

Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan ini mengalami puncak kejayaannya. Iskandar Muda memimpin dari tahun 1606 – 1636 M. Sultan Iskandar Muda melanjutkan kepemimpinan dari sultan Alauddin Riayat Syah.

Iskandar Muda memberikan terobosan baru untuk Kerajaan. Beliau mengangkat pimpinan adat untuk setiap suku serta menyusun tata negara (qanun) yang menjadi pedoman penyelenggaraan aturan Kerajaan.  Saat itu, Kerajaan Aceh menduduki 5 besar Kerajaan Islam terbesar di dunia setelah Kerajaan  Maroko, Isfahan, Persia dan Agra.

Kerajaan ini berhasil merebut pelabuhan penting dalam perdagangan (pesisir barat dan timur Sumatera, dan Pesisir barat Semenanjung Melayu). Selain itu, Kerajaan Aceh juga membina hubungan diplomatik dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah serangan Portugis.

5. Sultan Iskandar Thani

Sultan Iskandar Tahani memerintah dari tahun 1626-1641 M. Berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yang mementingkan ekspansi, Iskandar Thani memperhatikan pembangunan dalam negeri.

Selain itu, sektor pendidikan agama Islam mulai bangkit di masa kepemimpinannya. Terbukti dari lahirnya buku Bustanus salatin yang dibuat oleh Ulama Nuruddin Ar-Raniry.  Meskipun Iskandar Thani hanya memerintah selama 4 tahun, Aceh berada dalam suasana damai. Syariat Islam sebagai landasan hukum mulai ditegakkan. Hubungan dengan wilayah yang ditaklukkan dijalan dengan suasana liberal, bukan tekanan politik atau militer.